Selain itu, kualitas kinerja sekolah ditentukan pula oleh efektivitas kinerja guru dalam proses pembelajaran. Efektivitas yang dimaksud berkaitan aspek-aspek: tingkat kehadiran di kelas, optimalisasi pendayagunaan waktu mengajar, kemampuan inovasi guru dalam mengembangkan metode mengajar, pemecahan terhadap masalah-masalah praktis dalam pembelajaran, pemberian layanan bimbingan dan program remedial bagi siswa dan lain sebagainya.
Efektivitas kinerja guru dalam pembelajaran pun harus diorganisasikan oleh kepemimpinan manajerial kepala sekolah yang yang responsif terhadap berbagai perubahan. Dalam kenyataannya, kepala sekolah negeri di Indonesia pada umumnya memiliki otonomi terbatas untuk mengelola sekolah dan mengalolasikan dana yang diperlukan. Kebanyakan kepala sekolah tidak dilengkapi dengan kemampuan manajerial atau kepemimpinan yang memadai. Sebelum melaksanakan jabatan kepala sekolah, mereka hanya mengikuti pelatihan beberapa hari tentang teori-teori administrasi, orientasi peraturan dan kebijakan pendidikan.
Selain itu pengangkatan kepala sekolah juga belum didasarkan atas prestasi kerja, tetapi lebih banyak berdasarkan urutan jenjang kepangkatan. Ditinjau dari pengembangan sumber daya manusia kependidikam, sejauh ini rekrutmen kepala sekolah terutama pada tingkat SD belum memenuhi tuntutan pembaharuan. Ada kecenderungan bahwa dalam pengangkatan atau rotasi kepala sekolah masih bersifat subyektif, tidak didasarkan pada standar kualitas prestasi yang jelas seperti tingkat pendidikan kepala sekolah, lamanya menduduki jabatan kepala sekolah atau kemampuan menyelesaikan program kerja sekolah.
Dengan demikian dapat dimengerti apabila kemampuan kepala sekolah negeri untuk meningkatkan kualitas kinerja sekolah masih belum optimal. Demikian pula derajat otonomi kepala sekolah yang pelaksanakan tugas dan fungsinya bersifat perpanjangan tangan tingkat atas. Di tingkat SD kecenderungan tersebut disertai oleh lemahnya pengawasan vertikal terhadap kualitas kinerja sekolah dan kinerja guru dalam pembelajaran. Kelemahan pengawasan tersebut terkait dengan ketidakjelasan tolok ukur, dalam arti sekadar memenuhi formalitas sistem pengawasan.
Sejauh ini ini efektivitas kinerja guru dalam pembelajaran masih rendah. Hal ini ditunjukan antara lain oleh keterlibatan guru yang terlalu intens dalam proses-proses penentuan kebijakan sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, rapat-rapat dinas, dan kesibukan nonkurikuler lainnya. Dalam kondisi demikian, guru-guru tidak intensf melaksanakan pembelajaran di kelas tetapi hanya memberikan tugas-tugas kepada siswa tanpa dijelaskan terlebih dahulu. Akibatnya, kualitas kinerja sekolah tidak memuaskan sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.
Untuk mengefektifkan kinerja guru dalam pembelajaran dan memperbaiki kualitas kinerja sekolah, diperlukan gaya kepemimpinan manajerial kepala sekolah yang mampu mengubah perilaku bawahan dan mengembangkan budaya organisasi sekolah yang mendukung efektivitas pencapaian tujuan pendidikan. Sebagaimana diungkapkan oleh Djam’an Satori (1999)[1]:
”Keberhasilan atau kegagalan suatu sekolah dalam menampilkan kinerjanya secara memuaskan banyak tergantung pada kualitas kepemimpinan kepala sekolahnya. Sejauh mana kepala sekolah mampu menampilkan gaya kepemimpinanya yang baik, berpengaruh langsung terhadap kinerja sekolah. Kinerja sekolah ditunjukkan oleh iklim kehidupan sekolah, budaya organisasi sekolah, etos kerja, semangat kerja guru, prestasi belajar siswa, disiplin warga sekolah secara keseluruhan.”
Persoalan yang muncul dalam kepemimpinan kepala sekolah saat ini adalah belum adanya peningkatan profesionalisme kepemimpinan secara dinamis dan terfokus pada kebutuhan (kemampuan dan keterampilan yang diperoleh masih bersifat alamiah melalui proses pengalaman manajerial rutin), kurangnya pelatihan-pelatihan khusus tentang pengelolaan sekolah. Padahal tuntunan dunia pendidikan modern adalah kepemimpinan berwawasan manajemen strategik yang memperhatikan kepuasan pelanggan melalui optimalisasi efektivitas kinerja guru dan manajemen mutu sesuai perkembangan iptek.
Sehubungan dengan berbagai kecenderungan sebagaimana dipaparkan di atas, observasi yang penulis lakukan di SDI Al Jamal Bungursari Kota Tasikmalaya. Selanjutnya Kepala SD menginformasikan bahwa data tersebut sedang menghadapi beberapa hal inovasi /pembaharuan terhadap upaya kemajuan di bidang pendidikan antara lain sebagai berikut :
Pertama, melakukan perubahan secara fleksibel dalam aspek-aspek: (1) konsep pengelolaan sekolah yang sentralistik menjadi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS); (2) Kurikulum 1994 menjadi Kurikulum 2004 atau Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)dan KTSP; (3) perubahan paradigma pengelolaan pendidikan yang mengharuskan keterlibatan warga sekolah –terutama guru-- dalam perencanaan dan pengambilan keputusan di sekolah.
Kedua, dituntut untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan melalui perbaikan efektivitas kinerja guru, peningkatan kualitas kinerja sekolah, dan mengoptimalkan pemanfaatan segenap sumber daya pendidikan di sekolah. Tututan ini tidak lepas dari meningkatnya standar minimal kelulusan Ujian Nasional. Hal ini memerlukan kerja keras Kepala Sekolah dalam menginspirasi dan memotivasi guru sebagai ujung tombak proses pembelajaran.
Ketiga, melaksanakan tugas tambahan sebagai ketua komite pembangunan sarana fisik sekolah yang dibiyai dari APBN dan APBD I. Kesemuanya memerlukan kinerja kepala sekolah yang profesional untuk mencapai tujuan tersebut.
[1] Djam’an Satori (1999),Perencanaan pendidikan. Pascasarjana UPI bandung
